SRAGEN– Debat pilkada
Sragen putaran perdana dengan agenda untuk Calon Bupati (Cabup) yang
digelar Rabu (28/10/2015), berlangsung memanas dan diwarnai saling
sindir antar cabup. Namun dari empat cabup yang tampil, tiga Cabup yakni
Sugiyamto, Kusdinar Untung Yuni dan Jaka Sumanta terkesan semuanya
menyerang petahana yakni, Agus Fatchur Rahman.
Angka kemiskinan dan kualitas serta birokrasi seolah menjadi isu
sentral ibarat bola panas yang digulirkan oleh ketiga cabup untuk
menyerang petahana. Kemiskinan juga menjadi salah satu pertanyaan
panelis terutama menyangkut bagaimana upaya menurunkan angka kemiskinan
Sragen yang mencapai 15 %.Sugiyamto menjawab dengan perlunya peningkatan kualitas SDM, pemberian pelatihan dan suntikan modal serta peningkatan akses jalan di Sragen Utara agar investor bisa masuk.
Menyikapi angka kemiskinan ini, Agus Fatchur Rahman menekankan bahwa bicara kemiskinan, bukan hanya soal bilangan dan program yang muluk-muluk. Ia menangkis dengan mengatakan salah satu penyebab masih tingginya angka kemiskinan karena kondisi warga di Sragen Utara serta tingginya angka kemiskinan yang diwarisi pemerintahan sebelumnya yang berada di angka 18 %.
Dari data di BPS dan Susenas 2014, menurutnya justru kemiskinan Sragen sudah turun signifikan menjadi tinggal 15 % berkat program-program riil pengentasan kemiskinan lewat Kantor Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) yang juga meraih penghargaan pelayanan publik terbaik kedua dari PBB.
“Orang boleh melecehkan tapi UNPSA PBB menghargai itu. Meskipun belum sempurna relnya sudah kita temukan dan bertahap kita lakukan program itu,” tandasnya.
Isu sentral lain yang mencuat diantaranya soal birokrasi. Sugiyamto menyindir selama 15 tahun pemerintahan Sragen tidak rukun dan selalu ada politik balas dendam terhadap PNS dan menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuannya. PNS menurutnya juga harus diberi banyak pelatihan untuk meningkatkan kualitasnya.
Pendapat yang sama disampaikan Yuni, akan tetapi ia menyindir kalau birokrasi harus cepat melayani keluhan warga. Sedang Jaka Sumanta tidak akan membebani PNS dengan kubu-kubuan, menerapkan lelang jabatan dan tunjangan kinerja tapi jika kinerja PNS buruk maka tunjangan hilang.
Terkait kualitas birokrat dan PNS ini, Agus menyampaikan penghargaan dan prestasi yang sudah diraih selama 5 tahun terakhir cukup menjadi gambaran bagaimana tata kelola dan kualitas PNS Sragen yang sudah luar biasa.
Isu lain yang mencuat adalah penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK yang ditanyakan Cabup Jaka Sumanta. Sugiyamto kembali menyindir tidak ada komitmen dari pemerintahan sekarang untuk menyelesaikan penataan aset yang menjadi faktor pemicu predikat WDP.
Agus pun menjawab bahwa salah satu pemicu WDP adalah noda hitam kasus korupsi Kasda pemerintahan sebelumnya serta penataan aset yang dijanjikan segera tuntas. Sedangkan Yuni menyampaikan solusi untuk WDP adalah transparansi perencanaan anggaran berbasis internet sehingga warga bisa melihat dan memberi masukan atas pengelolaan APBD.
Meski sedikit memanas, debat terbuka tersebut berlangsung terkendali. Komisioner KPU RI yang hadir secara khusus, Sigit Pamungkas menilai secara umum debat terbuka itu berjalan baik masing-masing cabup bisa menjawab problem di masyarakat dan memberi solusinya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar